RADARKAPUASRAYA.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri meminta Tim koordinasi pembina pembangunan perkebunan Kabupaten (TKP3K) berperan optimal dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.
“TKP3K ini harus berperanan betul-betul karena banyak permasalahan antara masyarakat dan pihak perusahaan sampai naik ke proses hukum pada saat ini di Kabupaten Sintang,” kata Heri Jambri.
Kondisi ini, kata dia harus mendapat perhatian dari pemerintah melalui TKP3K sebab bisa saja permasalahan yang terjadi hanyalah persoalan perdata dan juga persoalan ingkar janji.
“Tentu persoalan persoalan ini harus kita antisipasi mulai dari sekarang, karena bisa saja masyarakat di sekitar kebun tersebut tidak mengalami kesejahteraan dari adanya sebuah perusahaan yang ber investasi di tempat mereka,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini meminta kepada pihak perusahaan untuk tidak gegabah terhadap apa yang dilakukan masyarakat di lokasi perusahaan tersebut.
“Menurut hemat saya begini, bisa saja masyarakat di tempat tersebut tanahnya habis dan dia tidak mampu bekerja, sehingga terjadilah hal hal yang mungkin dianggap oleh perusahaan adalah sebuah pencurian, padahal pada intinya mereka itu menganggap bahwa perusahaan yang ber investasi tersebut tidak mensejahterakan mereka,” jelasnya.
Maka, Ia meminta kepada Tim koordinasi pembina pembangunan perkebunan Kabupaten untuk bisa mencari Benang merah terkait permasalahan yang sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat.
“Tentunya kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, maka kita meminta bahwa penyelesaian antara masyarakat dan perusahaan tidak serta merta melalui jalur hukum saja, tetapi bisa juga melalui jalur musyawarah dan mufakat,” tukasnya.
