SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus, menyoroti minimnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengatakan bahwa meski perkebunan sawit berkembang pesat dan luas di Sintang, dampaknya terhadap keuangan daerah dinilai masih belum signifikan.
“Perkebunan sawit yang cukup besar sampai saat ini belum memberikan kontribusi berarti bagi PAD. Karena seluruh pajak-pajak yang ada merupakan kewenangan pusat. Jadi, belum ada yang merupakan pajak daerah,” ungkap Nekodimus kepada sejumlah awak media di DPRD Sintang belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa satu-satunya kontribusi yang mungkin diperoleh daerah adalah dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Namun, itu pun bergantung pada perusahaan yang mengajukan HGU (Hak Guna Usaha). Sayangnya, pengajuan HGU hanya terjadi setiap 35 tahun sekali.
“Kalau perusahaan tidak mengajukan HGU, maka kita tidak dapat apa-apa. Sementara semua pungutan seperti PPN maupun PPh semuanya menjadi bagian dari pemerintah pusat,” ungkap Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah, karena meskipun sumber daya melimpah, potensi tersebut belum bisa dioptimalkan untuk mendongkrak keuangan daerah secara langsung.
“Kita butuh solusi jangka panjang agar potensi sawit yang besar ini bisa benar-benar berdampak terhadap pembangunan daerah. Karena selama ini saya menilai dampak positifnya belum terlalu maksimal terhadap pendapatan asli daerah kita,” pungkas Nekodimus dewan senior dari Dapil Sepauk dan Tempunak ini.
