SINTANG – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sintang menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Zeno Zevri Wahyu menyampaikan bahwa Dana Desa memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan dari bawah, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan desa yang belum maksimal memanfaatkan dana tersebut secara strategis.
“Oleh karena itu, Fraksi Golkar meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) lebih aktif membina dan mengawasi penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
“Kami mengharapkan pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial rutin dilakukan, agar aparatur desa mampu menyusun program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal,” ujar Zeno.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih pada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, koperasi, dan kegiatan produktif lainnya yang dikelola oleh masyarakat.
Menurut Zeno, sektor ini perlu dibantu melalui pelatihan, permodalan, dan akses pasar agar bisa berkembang lebih pesat.
“Ekonomi kerakyatan merupakan tulang punggung dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan krisis pangan. Karena itu, Pemda Sintang perlu memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat, baik di tingkat desa maupun kecamatan,” lanjutnya.
Fraksi Golkar juga berharap agar realisasi anggaran ke depan disertai evaluasi yang komprehensif, guna memastikan bahwa belanja pemerintah daerah benar-benar memberi dampak signifikan terhadap pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial.
“Kami meminta pemerintah tidak hanya menargetkan serapan anggaran, tetapi juga harus mengukur efektivitas dan hasilnya bagi masyarakat,” pungkas Zeno.
