SINTANG – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sintang yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Bangsa Sejahtera (PBS) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program layanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Juru bicara Fraksi PBS, Edy Hartono menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat terhadap layanan publik.
“Kami mengharapkan laporan pelaksanaan APBD bukan sekadar laporan teknokratis, tetapi juga menggambarkan sejauh mana anggaran yang telah digunakan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Edy.
Fraksi PBS menilai bahwa kualitas pendidikan di pedalaman Kabupaten Sintang masih perlu perhatian lebih. Mereka meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik, serta fasilitas sekolah di wilayah-wilayah terpencil.
“Kami mendorong pengangkatan guru honorer lokal dan penempatan tenaga pendidik yang merata di seluruh kecamatan,” ucapnya.
Dalam sektor kesehatan, PBS meminta peningkatan pelayanan Puskesmas, termasuk pengadaan obat-obatan dan fasilitas dasar kesehatan.
Fraksi ini juga menyoroti perlunya peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah pelosok agar pelayanan tidak hanya tersedia, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Di sisi lain, PBS juga meminta agar capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah dievaluasi secara berkala, guna memastikan setiap belanja daerah memberi kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus tepat sasaran. Jangan sampai anggaran terserap tapi dampaknya minim,” tegas Edy.
Menutup pandangannya, Fraksi PBS berharap agar pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang makin kompleks.
