SINTANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program prioritas Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
Hal ini mereka sampaikan melalui juru bicara fraksi, Lusi saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam Rapat Paripurna DPRD Sintang, Senin 21 Juli 2025 lalu.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menilai rendahnya serapan anggaran pada program prioritas berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Padahal, beberapa program tersebut sangat dinantikan masyarakat di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kami mencermati bahwa banyak program strategis yang tidak terlaksana sesuai target, karena perencanaan yang tidak matang, lemahnya koordinasi antar-OPD, serta kendala teknis saat pelaksanaan,” ujar Lusi.
Demokrat mendesak agar evaluasi mendalam dilakukan terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selama ini diterapkan.
Fraksi ini juga mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Setiap program prioritas harus dimulai dengan perencanaan yang matang, disertai kesiapan dokumen teknis, perizinan, dan pelaksanaan yang taat waktu. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang lambat lelang atau batal karena kelalaian teknis,” tambahnya.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD fokus pada penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran. Mereka menilai pola penyerapan yang selalu menumpuk di akhir tahun harus segera diubah agar pelaksanaan kegiatan tidak tergesa-gesa dan kualitas output tidak menurun.
“Kita butuh langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Jika tidak dibenahi, maka masyarakat yang akan terus dirugikan,” pungkas Lusi.
