Home / Legislatif / Fraksi Demokrat Soroti Minimnya Kemampuan APBD dalam Tingkatkan Kemantapan Jalan

Fraksi Demokrat Soroti Minimnya Kemampuan APBD dalam Tingkatkan Kemantapan Jalan

SINTANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menyoroti berbagai persoalan strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Maria Magdalena, menyatakan bahwa target kemantapan jalan di Sintang akan sulit tercapai jika hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan panjang ruas jalan kabupaten yang ada, peningkatan kemantapan jalan hanya akan naik sebesar 5 hingga 10 persen dalam lima tahun ke depan jika hanya menggunakan APBD,” ujar Maria dalam penyampaiannya di ruang paripurna.

Fraksi Demokrat menekankan pentingnya identifikasi sektor unggulan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Mereka menilai pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi harus menjadi prioritas dalam RPJMD.

Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk membuka peluang kerja, memajukan UMKM, serta memperkuat sektor pertanian dan perkebunan.

Fraksi ini juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Sintang agar mampu bersaing di era global dan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

“Pembangunan manusia harus menjadi pilar utama RPJMD,” tegasnya.

Dalam aspek pajak dan pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi. Mereka mendorong evaluasi terhadap mutasi kendaraan ke Kalimantan Barat, serta peninjauan ulang Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan sawit terkait pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Fraksi Demokrat juga menyinggung pentingnya pembaruan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dan optimalisasi pajak alat berat.

Mereka juga menyoroti pungutan dari kegiatan pemerintah yang menggunakan hotel dan restoran yang bersumber dari dana APBN dan APBD provinsi.

Selain itu, perlu ditingkatkan efektivitas penagihan pajak galian C dan retribusi perparkiran yang selama ini belum maksimal.

“Kami berharap pemerintah daerah lebih progresif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Maria Magdalena.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *