SINTANG – Permasalahan administrasi kembali menjadi batu sandungan dalam penyaluran dana desa di Kabupaten Sintang.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari PKB, Santosa, menyayangkan hangusnya dana desa di Desa Jambu tahun anggaran 2026 akibat keterlambatan unggah dokumen.
Ia menyebut sudah berusaha maksimal membantu, bahkan menghubungi langsung Bupati, Kapolsek, dan Camat untuk mencari solusi.
Namun karena keterlambatan dan konflik internal antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, dana desa yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil akhirnya tidak dapat dicairkan.
“Saya turun tangan langsung, minta solusi. Tapi karena BPD baru tanda tangan jam 5 sore, dana itu hangus. Ini kan dana BLT, ketahanan pangan, hak rakyat kecil,” ungkap Santosa.
Ia menyesalkan sikap dinas yang dianggap lamban menangani persoalan ini. Menurutnya, permasalahan seperti ini harusnya bisa diselesaikan sejak awal, bukan ketika sudah mendekati batas akhir pengunggahan.
Santosa meminta Pemkab Sintang untuk bersurat ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, meminta solusi agar dana yang hangus dapat dicairkan kembali. Ia juga mengingatkan bahwa jumlah desa dengan dana hangus terus meningkat.
“Tahun lalu lima desa, tahun ini tujuh desa. Dana 7-8 miliar hilang. Jangan nunggu hujan baru sediakan payung. Ini kerugian besar bagi masyarakat,” tegas Santosa Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Partai Kebangkitan Bangsa dan dewan kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu ini.
