SINTANG – Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kabupaten Sintang menyatakan menerima secara umum isi pidato Bupati Sintang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2025, Senin (21/7), di ruang sidang DPRD Sintang.
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara fraksi, M. Agung Gumiwang, Fraksi Amanat Persatuan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Mereka menilai keberhasilan ini merupakan bukti bahwa pengelolaan dan penataan administrasi keuangan daerah sudah berjalan dengan baik.
Namun demikian, fraksi ini juga menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis, salah satunya mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada belanja modal yang dinilai masih cukup besar.
“Kami ingin tahu apa penyebab SILPA tersebut masih terjadi, meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Agung.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai apakah dana SILPA telah memiliki catatan rinci, termasuk yang bersumber dari kegiatan luncuran dan SILPA bebas yang bisa dialokasikan untuk program baru di tahun anggaran selanjutnya.
Selain itu, Fraksi Amanat Persatuan memberikan dua saran penting. Pertama, mereka mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan fisik terutama belanja modal agar hasilnya dapat selesai tepat waktu dan berkualitas. Kedua, fraksi ini meminta agar dana hibah yang belum cair di tahun 2024 bisa dialokasikan kembali dan dicairkan kepada organisasi penerima yang berhak.
“Kami berharap saran dan pertanyaan yang kami sampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah ke depan,” tutup Agung Gumiwang.
