SINTANG – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna ke-10 masa persidangan II pada 21 Juli 2025.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Zeno Zevri Wahyu menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Opini WTP ini merupakan yang ke-13 kali berturut-turut diraih Kabupaten Sintang.
Fraksi Golkar menilai capaian ini merupakan hasil kerja sama eksekutif dan legislatif dalam menjaga komitmen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
“Selain menyampaikan apresiasi, kami Fraksi Golkar juga mendorong Pemkab Sintang untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan publik, termasuk penataan infrastruktur yang berkaitan dengan kebudayaan lokal,” ucapnya.
Salah satunya adalah usulan agar segera dibuat Perda tentang penetapan hari, tanggal, dan bulan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelaksanaan acara tahunan tersebut.
“Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk menginventarisir aset tanah Pemda, khususnya di kawasan Rumah Betang Tampun Juah, serta menganggarkan penataan halaman, penimbunan area belakang, dan pembangunan WC lantai satu dan dua rumah betang melalui Dinas Perkim,” kata Zeno.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengusulkan pelebaran jalan lintas Sintang-Kapuas Hulu, meningkatkan sarana prasarana kesehatan, serta mengalokasikan dana tak terduga untuk perbaikan jalan dan jembatan yang mendesak.
“Dalam aspek pendidikan, Fraksi Golkar mengusulkan adanya program beasiswa untuk anak-anak berprestasi sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas Indonesia,” pungkasnya.
