SINTANG – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jembatan, serta pelayanan dasar di daerah pedalaman dan perbatasan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Nekodimus dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, meski pelaksanaan APBD tahun lalu menunjukkan capaian positif, masih ada persoalan klasik yang belum tuntas, seperti akses jalan antar kecamatan dan desa yang rusak, serta minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil.
“Kami harapkan ada peta jalan pembangunan yang mengarah pada pemerataan. Jangan sampai daerah-daerah di pedalaman seperti Ketungau dan Ambalau terus tertinggal hanya karena alasan keterbatasan anggaran,” tegas Nekodimus.
Fraksi Hanura juga mendorong agar program-program strategis pemerintah tidak hanya bertumpu di wilayah perkotaan. Mereka meminta agar pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, termasuk aspirasi yang disampaikan dalam reses anggota DPRD.
“Kami minta program di desa dan kecamatan diperhatikan secara adil. Jangan hanya fokus pada belanja yang berorientasi seremonial atau proyek fisik di kota saja,” ujarnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Fraksi Hanura berharap agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa (DD) diarahkan secara tepat guna mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
“Pemerintah daerah harus benar-benar memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberi dampak signifikan terhadap masyarakat. Ini penting demi mewujudkan Sintang yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.
