SINTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya fokus pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur dasar, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat di daerah pedalaman.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Manopo, menyampaikan bahwa jalan dan jembatan masih menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
“Kami menerima banyak aspirasi masyarakat di pedesaan yang mengeluhkan kondisi jalan penghubung antardesa yang rusak parah dan sulit dilalui. Ini sangat menghambat mobilitas warga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkap Jimi saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi lambannya penanganan sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari dana APBD.
Mereka mendorong pemerintah untuk mempercepat proses tender, pelaksanaan proyek, dan pengawasan di lapangan agar pembangunan tidak molor atau gagal serah.
“Pemerintah harus menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prinsip utama, bukan hanya fokus pada kawasan perkotaan,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar adalah fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih mudah, serta mendorong investasi di daerah.
Selain itu, fraksi juga meminta agar pemerintah memastikan kualitas proyek sesuai standar teknis dan tidak asal-asalan. Mereka mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan melalui forum musrenbang maupun penguatan peran BPD.
“Kami berharap, Pemkab Sintang serius menyikapi persoalan infrastruktur ini karena merupakan kunci utama kemajuan daerah,” tutup Jimi Manopo.
