SINTANG – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang, Witarso, menyampaikan bahwa sebanyak lima orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Formasi Tahun 2024 memilih mundur sebelum menjalani tugas.
Kabar ini cukup mengejutkan dan memicu keprihatinan, mengingat pengunduran diri tersebut berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan publik di wilayah Sintang.
Dari lima orang yang mundur, empat di antaranya berasal dari formasi tenaga kesehatan dan satu orang dari formasi tenaga teknis. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terlebih sektor kesehatan di Sintang selama ini sudah menghadapi keterbatasan tenaga profesional.
Menurut Witarso, seleksi CPNS telah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengakui bahwa keputusan pengunduran diri bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.
“Tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan tawaran pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan, baik dari segi pendapatan maupun jenjang karier,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada media ini, belum lama ini.
Ia juga menyayangkan keputusan pengunduran diri tersebut, mengingat kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas di lingkungan Pemkab Sintang, khususnya di sektor kesehatan dan teknis, masih sangat tinggi.
BKPSDM Sintang kini tengah melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen yang telah dilalui, serta mempertimbangkan sejumlah langkah perbaikan untuk masa mendatang.
Untuk mengatasi kekosongan posisi yang ditinggalkan, Witarso menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun sejumlah opsi, antara lain membuka rekrutmen tambahan atau melakukan redistribusi tenaga dari unit lain yang tersedia.
Ia menekankan perlunya strategi baru yang lebih menarik untuk menarik minat calon pegawai, seperti peningkatan fasilitas kerja, insentif yang kompetitif, dan lingkungan kerja yang mendukung.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, kami ingin menjaring CPNS yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki komitmen jangka panjang untuk membangun Sintang,” tegasnya.
Kejadian ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem manajemen kepegawaian serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar kerja saat ini.
(Rilis Kominfo)
