SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Hanura, Nekodimus, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur di desa-desa sekitar wilayah operasi mereka.
Ia mencontohkan kondisi desa-desa seperti Semuntai, Sejirak, dan Ensabang, yang hingga kini masih memiliki akses jalan yang buruk meski telah puluhan tahun berdampingan dengan perusahaan.
“Saya contohkan PT Pinantara Intiga di wilayah Ensabang. Tiga desa di sana sudah 29 tahun berada di sekitar perusahaan, tapi jalan menuju desa dan dusunnya masih berlumpur,” tegas Nekodimus.
Ia menambahkan bahwa hal ini menunjukkan belum adanya perhatian maksimal dari pihak perusahaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat sekitar.
Menurutnya, meski perusahaan memiliki izin, tanggung jawab sosial tetap harus menjadi prioritas.
Dalam setiap rapat di komisi maupun kunjungan ke lapangan, pihaknya terus mendorong agar perusahaan tidak tutup mata terhadap kondisi masyarakat.
Namun ia mengakui bahwa kewenangan DPRD hanya sebatas pengawasan politis, bukan strategis.
“Kami hanya bisa mengingatkan, tapi yang memiliki kekuatan regulasi dan pengawasan strategis itu pemerintah. Maka harus ada kemauan dari pemerintah untuk menekan perusahaan,” katanya.
Lebih jauh, ia berharap ke depan ada regulasi tegas yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana untuk infrastruktur masyarakat sekitar, agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan bisa dirasakan langsung.
“Kalau terus dibiarkan begini, ketimpangan akan semakin lebar. Perusahaan jangan hanya ambil hasil, tapi harus ikut bangun daerah,” ujar Nekodimus dengan nada tegas.
