SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nekodimus, mengungkapkan kekecewaannya terhadap menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Kabupaten Sintang dari pemerintah pusat.
Menurut Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, pembagian dana yang tidak merata dan tak transparan membuat daerah penghasil seperti Sintang dirugikan.
“Kita berharap bisa dapat dari DBH Sawit, tapi pembagiannya tidak jelas. Dua tahun lalu kita dapat sekitar Rp19–20 miliar, tapi tahun 2025 ini justru turun drastis jadi hanya Rp5 miliar lebih,” ujar Nekodimus kepada sejumlah awak media di DPRD Sintang sebelum menghadiri rapat paripurna belum lama ini.
Ia juga menyebut bahwa pajak ekspor sawit dihitung dari pelabuhan ekspor. Karena Sintang tidak memiliki pelabuhan ekspor, maka potensi pendapatan dari pajak tersebut tidak bisa dinikmati oleh daerah.
“Ini jadi ironi. Kita punya lahan dan produksi sawit yang besar, tapi yang menikmati justru bukan kita. Seharusnya daerah penghasil mendapat porsi lebih besar,” tegas Nekodimus dewan senior ini.
Sebagai langkah perbaikan, Nekodimus mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sintang berani membuat regulasi khusus.
Hal ini, kata Neko bisa berupa peraturan bupati atau bahkan peraturan daerah (Perda) yang memungkinkan adanya pemungutan pajak atau retribusi dari aktivitas perkebunan sawit.
“Perlu kita pahami bersama bahwa kalau tidak ada keberanian membuat regulasi, maka kita selamanya hanya akan jadi penonton di daerah sendiri, dan ini tidak adil menurut saya,” tegasnya.
