SINTANG, RKR — Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sintang terus menimbulkan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk aksesibilitas masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur strategis yang sebelumnya telah direncanakan sebagai prioritas utama kini terancam tertunda akibat penyesuaian anggaran yang harus dilakukan pemerintah daerah. Banyak ruas jalan penghubung antar kecamatan, termasuk jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di pedalaman, berada dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan penanganan segera.
“Ini situasi yang berat. Banyak jalan penghubung yang kondisinya sudah sangat rusak dan memerlukan penanganan segera. Jika harus ditunda, masyarakat yang paling dirugikan,” tegasnya, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memicu lonjakan biaya distribusi barang. Ketika akses transportasi terganggu, biaya logistik meningkat dan harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada transportasi darat.
“Petani dan pelaku UMKM adalah kelompok yang paling merasakan akibatnya. Saat biaya angkut meningkat, keuntungan mereka menurun drastis,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyebut bahwa sektor ekonomi lokal akan mengalami tekanan lebih besar apabila infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak segera ditangani. Dalam banyak kasus, masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalur ekstrem karena kerusakan jalan yang semakin parah.
DPRD Sintang meminta pemerintah daerah melakukan penyusunan ulang skala prioritas pembangunan dengan fokus pada titik-titik yang memiliki dampak paling luas bagi masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganan darurat infrastruktur.
“Dalam kondisi seperti sekarang, kita perlu kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dengan anggaran yang sangat terbatas,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Politisi dari Partai Demokrat tersebut berharap pemerintah pusat dapat lebih peka terhadap kebutuhan daerah yang masih bergantung pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan ini, karena dampaknya sangat besar bagi daerah,” pungkasnya.
