SINTANG \u2013 Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menyerukan tindakan nyata dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan 56 desa di Kabupaten Sintang yang masuk ke dalam kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU).<\/p>\n
Rumpak mengingatkan bahwa kondisi ini membuat desa-desa tersebut sulit mendapatkan akses pembangunan dan rentan termarjinalkan.<\/p>\n
Ia mencontohkan pengalaman saat pembangunan fasilitas air bersih di Desa Riam Batu dan Lubuk Lantang, yang terhambat karena status kawasan hutan.<\/p>\n
\u201cKalau tidak dikeluarkan dari kawasan hutan, desa-desa ini tidak bisa dibangun. Kita mau bangun sekolah saja harus izin dari kementerian. Ini menyulitkan,\u201d ungkap Politisi PDI Perjuangan ini kemarin.<\/p>\n
Ia menekankan pentingnya peran Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPN dalam memperjuangkan legalitas lahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.<\/p>\n
Rumpak juga menyatakan bahwa ia telah menyampaikan hal ini ke Kanwil BPN dan kantor BPN di Sintang.<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menyelesaikan persoalan ini per desa, tetapi sekaligus untuk seluruh 56 desa agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cKalau kita sistematis dan serius mengurus ini, pasti ada solusi. Jangan sampai anak cucu kita di desa-desa itu terus jadi korban karena kita lambat bertindak,\u201d kata Yohanes Rumpak.<\/p>\n
\u201cKalau tidak kita urus sekarang, masyarakat kita akan terus tertinggal dan tidak menikmati pembangunan seperti warga lainnya,\u201d tutup Rumpak dewan dari dapil Sintang kota ini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SINTANG \u2013 Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menyerukan tindakan nyata dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan 56 desa di Kabupaten Sintang yang masuk ke dalam kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Rumpak mengingatkan bahwa kondisi ini membuat desa-desa tersebut sulit mendapatkan akses pembangunan dan rentan termarjinalkan. Ia mencontohkan pengalaman saat pembangunan fasilitas air bersih<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3420,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-3422","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislatif"],"yoast_head":"\n