SINTANG \u2014 Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur. Ia menilai keberhasilan pembangunan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan warga, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkat pemerintahan.<\/p>\n
Dalam keterangannya, Yohanes menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembagian kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat masih perlu ditingkatkan. Hal ini dianggap penting agar kebijakan pembangunan dapat diterima dan didukung seluruh elemen masyarakat.<\/p>\n
Yohanes menyoroti keterbatasan anggaran daerah sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan. Dukungan dari pemerintah pusat, menurutnya, masih belum optimal, sehingga pemerintah daerah perlu mencari strategi alternatif, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengidentifikasi sumber pendanaan baru. Ia menegaskan bahwa membandingkan Sintang dengan wilayah seperti Jawa Barat tidak tepat.<\/p>\n
\u201cLuas wilayah Kalimantan Barat jauh lebih besar, namun tidak diimbangi dengan besaran anggaran yang memadai,\u201d ujarnya. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam membiayai proyek infrastruktur.<\/p>\n
Meski demikian, Yohanes optimistis bahwa upaya pemerintah daerah akan membuahkan hasil. Ia mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang ada dan mendukung setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di Kabupaten Sintang.<\/p>\n
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Yohanes yakin infrastruktur Sintang dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SINTANG \u2014 Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur. Ia menilai keberhasilan pembangunan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan warga, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Dalam keterangannya, Yohanes menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembagian kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4418,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-4426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislatif"],"yoast_head":"\n