SINTANG \u2013 Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memberlakukan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN).<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan ini relevan dengan tuntutan pekerjaan modern dan memberikan fleksibilitas lebih bagi pegawai pemerintah. Meski mendukung, Indra menekankan bahwa penerapan WFH harus sejalan dengan efektivitas pelayanan publik.<\/p>\n
\u201cFleksibilitas kerja penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Semua program pemerintahan harus tetap berjalan sesuai rencana,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan, WFH menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk mengurangi waktu perjalanan pegawai, menekan konsumsi energi di kantor, dan meningkatkan keseimbangan kerja-hidup bagi ASN. Namun, setiap pegawai tetap bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dan pelaporan kinerja secara berkala.<\/p>\n
Indra juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang jelas. Hal ini bertujuan agar kebijakan WFH meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bukan justru menurunkannya.<\/p>\n
\u201cDengan monitoring yang tepat, WFH bukan hanya nyaman bagi ASN, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,\u201d ujar Indra.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia berharap WFH dapat menjadi model kerja fleksibel di sektor publik, dengan tetap menekankan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sinergi antara fleksibilitas kerja pegawai dan pemenuhan layanan publik yang optimal.<\/p>\n
Dukungan DPRD Sintang terhadap WFH diharapkan mendorong ASN lebih produktif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi langkah adaptasi pemerintahan dalam menghadapi era kerja modern yang dinamis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SINTANG \u2013 Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memberlakukan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan ini relevan dengan tuntutan pekerjaan modern dan memberikan fleksibilitas lebih bagi pegawai pemerintah. Meski mendukung, Indra menekankan bahwa penerapan WFH harus sejalan dengan efektivitas pelayanan publik.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4477,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-4476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislatif"],"yoast_head":"\n