SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyoroti masalah kelangkaan gas subsidi 3 kilogram (kg) di Kecamatan Kayan, Kabupaten Sintang.
Ia mengungkapkan bahwa permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Hikman Sudirman menyebutkan bahwa kelangkaan gas elpiji 3 kg sangat berdampak bagi masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi bawah yang sangat bergantung pada subsidi tersebut.
Menurutnya, gas subsidi 3 kg merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga di Kayan yang tidak bisa digantikan dengan bahan bakar lain. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini.
“Saya sangat prihatin dengan kelangkaan gas 3 kg di Kayan. Masyarakat kecil sangat bergantung pada gas tersebut untuk keperluan sehari-hari. Ini sudah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut,” ujar Hikman ketika ditemui di Gedung DPRD Sintang, belum lama ini.
Lebih lanjut, Hikman meminta agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas terhadap agen-agen yang diduga melakukan penimbunan atau praktik curang dalam pendistribusian gas subsidi. Ia menegaskan bahwa para agen nakal yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara menaikkan harga atau menghambat distribusi gas harus diberi sanksi yang berat.
“Pemerintah daerah harus berani mengambil sikap terhadap agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang nakal harus diberikan sanksi tegas, agar masyarakat tidak terus-terusan dirugikan. Jangan biarkan oknum-oknum seperti ini terus bermain di tengah kesulitan masyarakat,” tambahnya.
Hikman juga berharap pemerintah Kabupaten Sintang segera melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap distribusi gas subsidi, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat agar permasalahan kelangkaan gas ini tidak terulang kembali di masa depan.
Kelangkaan gas subsidi 3 kg di beberapa wilayah di Kabupaten Sintang memang menjadi perhatian serius, terutama menjelang perayaan hari besar atau musim penghujan, yang sering kali memperburuk ketersediaan bahan bakar tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah yang lebih konkret untuk mengatasi masalah ini demi kepentingan masyarakat.
