SINTANG – Dalam kegiatan reses terbarunya, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah Kapuas kiri hingga Mekar Jaya masih mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, serta pembangunan jembatan Sungai Pembunuh.
“Mereka bilang ‘janji janji PHP’—pemberi harapan palsu. Saya bilang bukan PHP, cuma memang prosesnya lama,” ujar Senen kepada sejumlah awak media di DPRD Sintang belum lama ini.
Selain kebutuhan infrastruktur, aspirasi warga juga mengarah pada perbaikan fasilitas pendidikan dan pemerataan akses bersekolah. Sistem zonasi saat ini dinilai menyulitkan sebagian warga karena sekolah terdekat tak mampu menampung semua siswa.
“Zonasi bikin banyak anak ndak keterima, akhirnya sekolah jauh. Ini perlu perhatian khusus, supaya akses pendidikan ndak macet,” jelas Senen Maryono.
Senen juga menyinggung pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) yang menurutnya tahun ini relatif kondusif karena tidak ada laporan terkait pungutan liar.
“Asalkan dimusyawarahkan dengan orang tua murid, ndak usah dilarang-larang soal seragam. Yang penting sekolah jangan kesannya cari untung. Kita harus bantu orang tua,” katanya.
Ia juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pembebasan biaya sekolah untuk SD-SMP baik negeri maupun swasta. Namun, ia menekankan agar komitmen 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD benar-benar diwujudkan, tidak hanya untuk gaji guru.
“Kalau betul diwujudkan, jangan cuma untuk gaji. Gaji itu kalau dihitung sudah lebih dari 20 persen. Infrastruktur juga harus dapat,” pungkas Senen Maryono.
