SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik. Menurutnya, keberadaan PLBN ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat keamanan wilayah perbatasan, serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan Indonesia–Malaysia.
Jimi menjelaskan bahwa proyek pembangunan PLBN Sungai Kelik telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat. Namun, hingga saat ini, progres pembangunannya belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Ia menekankan bahwa komunikasi yang rutin dan intens antara Pemda Sintang dengan kementerian maupun lembaga pusat sangat penting agar proyek ini tidak terhenti. “Pemda harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita tidak boleh menunggu, karena PLBN ini sangat vital bagi warga perbatasan,” tegasnya.
Lebih jauh, Jimi menyoroti manfaat PLBN yang tidak hanya sebagai pintu masuk dan keluar antarnegara. PLBN juga diprediksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Dengan adanya fasilitas ini, arus barang dan jasa dapat lebih terkelola, sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan lintas negara. “PLBN Sungai Kelik akan membawa dampak ekonomi yang signifikan. UMKM dapat berkembang, perdagangan lebih teratur, dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain manfaat ekonomi, Jimi menekankan pentingnya PLBN untuk menjaga kedaulatan negara. Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan, sehingga pembangunan fasilitas yang memadai menjadi keharusan. PLBN Sungai Kelik, menurutnya, akan memperkuat pengawasan di lintas batas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. “PLBN adalah simbol nyata kehadiran negara di perbatasan,” tambahnya.
Ia juga meminta Pemda Sintang untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik dan proyek tetap menjadi prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, tanpa koordinasi yang intens, proyek ini berisiko menghadapi hambatan administratif maupun teknis. “Jangan sampai proyek ini tertunda lagi karena komunikasi yang kurang. Kita harus proaktif,” kata Jimi.
Selain itu, Jimi mengimbau masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendukung proses pembangunan dengan menjaga lingkungan dan keamanan di sekitar lokasi proyek. Ia menekankan bahwa PLBN bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga harapan seluruh warga perbatasan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar pembangunan PLBN Sungai Kelik dapat terealisasi sesuai harapan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan wilayah perbatasan kita,” pungkasnya.
