SINTANG – Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang, Maryadi, menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diberlakukan secara seragam di seluruh organisasi perangkat daerah. Penerapan sistem tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing OPD sesuai kebutuhan kerja di lapangan.
Maryadi menjelaskan, BKPSDM tidak mewajibkan WFH sebagai aturan umum bagi ASN di Kabupaten Sintang. Kebijakan ini dirancang fleksibel agar setiap OPD dapat menyesuaikan dengan karakteristik tugas dan layanan yang mereka jalankan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“WFH bukan kebijakan wajib. OPD diberikan kewenangan untuk menyesuaikan dengan kondisi kerja dan kebutuhan pelayanan. Yang paling penting, layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, OPD yang memiliki aktivitas pelayanan langsung seperti administrasi publik dan layanan lapangan tetap mengutamakan kehadiran pegawai di kantor. Sementara itu, unit kerja yang memungkinkan sebagian tugas dilakukan secara daring dapat menerapkan WFH secara terbatas.
Menurut Maryadi, fleksibilitas ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan efisiensi kerja ASN di tengah perkembangan sistem digital pemerintahan.
BKPSDM memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja ASN tetap berjalan baik, baik bagi pegawai yang bekerja dari kantor maupun dari rumah. Penilaian tetap mengacu pada target kerja dan output yang telah ditentukan masing-masing OPD.
Maryadi berharap setiap OPD dapat menerapkan kebijakan ini secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, produktivitas ASN tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat Kabupaten Sintang.
