SINTANG, RKR.COM – Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterpaduan data antarperangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjalin kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk mendukung pelayanan kesehatan.
Kesepakatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini disaksikan Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Yustinus J., bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Rosa Trifina, M.P.H.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil, Sari Fipriyanti, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, serta sejumlah kepala puskesmas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang.
Melalui kesepakatan ini, kedua instansi berupaya memperkuat penggunaan data kependudukan sebagai salah satu dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Integrasi informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pemeriksaan identitas, pencocokan data, hingga penentuan sasaran berbagai program kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Rosa Trifina, M.P.H., menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai ketersediaan informasi kependudukan yang valid memiliki peranan penting dalam mendukung perencanaan maupun pelaksanaan program kesehatan agar lebih tepat sasaran.
“Melalui keterhubungan data dengan Disdukcapil, kami berharap proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meminimalkan data ganda maupun kekeliruan dalam menetapkan penerima program kesehatan,” ujar Rosa.
Ia menambahkan, pemanfaatan data yang terintegrasi nantinya diharapkan dapat membantu jajaran Dinas Kesehatan, termasuk seluruh puskesmas, dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sintang, Yustinus J., menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penggunaan data yang terkoordinasi antarinstansi.
Menurutnya, data kependudukan memiliki nilai strategis karena dapat digunakan untuk menunjang berbagai bentuk pelayanan publik, sepanjang pemanfaatannya mengikuti aturan yang berlaku.
“Data kependudukan merupakan sumber informasi penting yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penggunaan data yang tepat oleh setiap perangkat daerah, pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang jelas. Dinas Kesehatan menjadi mitra penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Yustinus.
Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan.
Melalui landasan tersebut, pemanfaatan informasi kependudukan dilakukan berdasarkan mekanisme kerja sama resmi dengan tetap memperhatikan ketentuan akses dan keamanan data.
Pemerintah Kabupaten Sintang berharap sinergi kedua instansi ini dapat memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, mempermudah akses informasi, serta mendukung pelaksanaan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.














