SINTANG, RKR.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, turut menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Sintang tersebut membahas agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menyampaikan secara langsung Nota Keuangan beserta Raperda APBD 2027 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Kehadiran Abdul Syufriadi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi Kesbangpol dalam mengikuti agenda pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan perencanaan kebijakan anggaran yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program pemerintah pada tahun mendatang.
Menurut Abdul Syufriadi, penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyusunan anggaran daerah. Tahapan ini memberikan gambaran mengenai rencana pendapatan, alokasi belanja, hingga pembiayaan yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan keuangan daerah. Sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah, kami turut mengikuti proses tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang,” ungkap Abdul Syufriadi.
Ia berharap pembahasan rancangan anggaran tersebut dapat berlangsung secara optimal melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif.
Menurutnya, penyusunan APBD harus memperhatikan berbagai kebutuhan daerah agar program-program pemerintah dapat terlaksana sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, proses pembahasan anggaran diharapkan tetap mengacu pada mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD dapat berjalan secara tertib dan sesuai prosedur.
Abdul Syufriadi juga berharap anggaran yang nantinya disepakati bersama dapat mendukung kelancaran program prioritas pemerintah daerah, termasuk berbagai kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Sintang.
Melalui penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan pembahasan secara konstruktif hingga mencapai kesepakatan.
APBD yang nantinya ditetapkan diharapkan menjadi pedoman keuangan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2027.














