SINTANG, RKR.COM – Pemerintah Kabupaten Sintang mulai memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah melalui penyusunan regulasi tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk periode 2026–2030.
Pembahasan kebijakan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sintang tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang itu berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Selasa (3/11/2026).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan dan penyempurnaan materi rancangan peraturan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan diperlukan agar isi regulasi yang disusun memiliki kesesuaian substansi, arah kebijakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program penganekaragaman pangan di daerah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin menyamakan pemahaman dan menyempurnakan materi yang akan dimuat dalam rancangan Peraturan Bupati mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal Kabupaten Sintang,” ujar Lili Suryani.
Ia menerangkan bahwa penyusunan regulasi tersebut memiliki arti penting dalam mendukung pengembangan sektor pangan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang.
Penganekaragaman pangan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan lokal sebagai alternatif sumber konsumsi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu dapat dikurangi secara bertahap.
Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pemanfaatan potensi lokal juga membuka kesempatan bagi pengembangan usaha dan produk olahan pangan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Lili berharap rancangan Perbup yang sedang dibahas dapat menghasilkan kebijakan yang terarah dan mampu mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan regulasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat koordinasi serta memberikan pedoman bagi berbagai pihak dalam mengembangkan potensi pangan daerah.
Ia juga menilai bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut keberagaman sumber konsumsi, pemanfaatan hasil pertanian lokal, dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Melalui penyusunan Perbup periode 2026–2030 ini, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal dapat semakin terarah dan memperoleh dukungan dari berbagai sektor terkait.
Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur, potensi pangan lokal diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam membangun sistem ketahanan pangan yang kuat, beragam, dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.














