SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Ardi, menyatakan bahwa ke depannya dirinya akan memulai program yang lebih intensif bersama Dinas Pemerintah Desa.
Ardi merasa pengawasan terhadap pemerintahan desa perlu lebih diperkuat, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa yang sering kali menjadi sorotan.
Menurut Ardi, meskipun dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa di Kabupaten Sintang cukup besar, masih banyak temuan kasus penyalahgunaan anggaran. Ia mengungkapkan, pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan, mengingat beberapa desa bahkan sudah tersandung kasus yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi.
“Dana desa sangat besar, namun dalam beberapa tahun terakhir banyak desa yang tersandung masalah hukum. Bahkan, ada kepala desa yang harus masuk penjara karena terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami di DPRD,” ujar Ardi belum lama ini.
Ardi menegaskan, pengawasan ekstra dan selektif dalam pengelolaan dana desa menjadi prioritas. Ia berharap ke depan, pemerintah desa lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa dan mengutamakan transparansi serta akuntabilitas.
“Saya dan rekan-rekan di DPRD akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pemerintah Desa untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar dan sesuai aturan. Kami juga akan melakukan kunjungan langsung ke desa untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat,” tambah Ardi.
Dengan langkah ini, Ardi berharap dapat mencegah penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih dan transparan.
