SINTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan, kembali memberi perhatian serius terhadap persoalan aksesibilitas di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Ia menilai hingga kini kedua wilayah tersebut masih terisolasi karena sebagian besar desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, sehingga aktivitas masyarakat terhambat dan perkembangan daerah berjalan lambat.
Sandan menegaskan bahwa letak geografis Serawai dan Ambalau yang berada di pedalaman tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut pembangunan akses darat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar warga tidak terus bergantung pada transportasi sungai yang penuh keterbatasan.
“Masih banyak desa di Serawai dan Ambalau yang hanya bisa diakses lewat sungai. Kondisi ini sangat mempengaruhi mobilitas warga, distribusi barang, hingga layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Sandan.
Menurutnya, ketergantungan pada moda transportasi air membuat biaya logistik melonjak, terutama ketika masyarakat harus membawa kebutuhan pokok atau mengakses pelayanan kesehatan. Saat musim kemarau, debit air menurun dan perjalanan menjadi jauh lebih sulit. Sebaliknya, pada musim hujan, arus sungai yang deras meningkatkan risiko keselamatan.
“Selama hanya mengandalkan sungai, biaya angkut akan fluktuatif dan masyarakat yang sakit harus menempuh perjalanan panjang dan berbahaya. Situasi seperti ini sudah berlangsung terlalu lama,” tambahnya.
Sandan mengatakan bahwa pembangunan jalan darat di wilayah tersebut sangat mungkin diwujudkan apabila pemerintah daerah maupun provinsi memiliki komitmen kuat dan perencanaan anggaran yang konsisten. Ia mendorong adanya pemetaan ulang terhadap jalur-jalur prioritas yang harus segera dibuka atau ditingkatkan kualitasnya.
Ia juga menilai bahwa jika akses darat memadai, maka potensi ekonomi masyarakat Serawai dan Ambalau dapat berkembang pesat. Produk unggulan seperti rotan, karet, ikan sungai, serta hasil hutan bukan kayu berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan apabila distribusinya tidak terkendala akses jalan.
“Potensi di Serawai dan Ambalau sebenarnya besar. Tetapi karena jalan tidak ada, masyarakat kesulitan memasarkan hasil-hasil tersebut,” jelasnya.
Selain mendesak pembangunan jalan darat, Sandan meminta pemerintah memperkuat konektivitas transportasi alternatif melalui subsidi angkutan sungai atau penyediaan sarana transportasi yang lebih aman. Upaya ini dinilai penting dilakukan sambil menunggu infrastruktur jalan rampung dibangun, mengingat proses pembukaan jalan darat memerlukan waktu dan biaya besar.
Sandan menegaskan bahwa DPRD Sintang berkomitmen memperjuangkan pembangunan yang merata. Ia memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan anggaran agar aksesibilitas wilayah pedalaman, termasuk Serawai dan Ambalau, mendapat porsi perhatian yang layak.
“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar wilayah pedalaman tidak terabaikan. Masyarakat Serawai dan Ambalau berhak mendapatkan akses pembangunan seperti daerah lain,” tegasnya.
