Home / Eksekutif / Batas Wilayah Sintang-Melawi Diduga Bergeser, Warga Sungai Menuang Minta Kejelasan

Batas Wilayah Sintang-Melawi Diduga Bergeser, Warga Sungai Menuang Minta Kejelasan

SINTANG, RKR.COM – Persoalan tapal batas administrasi antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi kembali mencuat setelah masyarakat Desa Sungai Menuang, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, menyampaikan keberatan atas dugaan ketidaksesuaian pemetaan wilayah. Permasalahan tersebut diduga menyebabkan sebagian lahan masyarakat masuk dalam kawasan perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Aspirasi masyarakat itu disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Sintang yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan warga, unsur pemerintah kecamatan, serta sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan batas wilayah yang dinilai perlu mendapatkan kejelasan.

Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon, yang turut menghadiri audiensi tersebut, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara batas wilayah yang selama ini dipahami masyarakat dengan gambaran yang tercantum dalam dokumen administrasi maupun peta pemerintahan.

Ia menerangkan, masyarakat sebenarnya telah mengenal batas wilayah tersebut sejak lama. Bahkan, batas-batas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sudah dipahami secara turun-temurun dan selama ini tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Selama puluhan tahun masyarakat sudah mengetahui batas wilayah mereka. Tidak pernah ada persoalan karena semuanya sudah dipahami bersama. Namun, ketika dituangkan dalam peta administrasi pemerintahan, justru ditemukan perbedaan yang kemudian menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” ujar Seberius.

Menurutnya, ketidaksesuaian pemetaan tersebut berpotensi berdampak terhadap lahan yang selama ini diyakini masyarakat berada dalam wilayah Kecamatan Kayan Hilir. Sebagian kawasan tersebut diduga tercantum dalam peta kerja dan cakupan perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi berdasarkan perizinan dari Kabupaten Melawi.

Adapun luas wilayah yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 1.000 hektare. Lahan itu memiliki arti penting bagi warga Desa Sungai Menuang karena berkaitan dengan sumber mata pencaharian, pengelolaan wilayah, serta hak-hak masyarakat yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta kepentingan warga yang terdampak.

Melalui pertemuan tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen penetapan batas wilayah dan perizinan perkebunan yang menjadi pokok permasalahan.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi melalui koordinasi lintas daerah. Selain pemeriksaan dokumen resmi, pengecekan langsung ke lokasi juga dinilai diperlukan untuk mencocokkan batas administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Dengan adanya klarifikasi dan verifikasi bersama, masyarakat berharap persoalan tapal batas tersebut dapat menemukan titik terang sehingga kepastian wilayah, kepentingan masyarakat, serta hubungan antardaerah tetap terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *