SINTANG, RKR.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmen dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan instansi tersebut.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, menegaskan bahwa keberhasilan membangun pelayanan yang berintegritas tidak hanya bergantung pada kedisiplinan aparatur, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Menurutnya, setiap petugas pelayanan harus menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Seluruh proses pelayanan juga harus terbebas dari tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan maupun kepentingan pribadi.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan kejanggalan selama mengurus berbagai keperluan administrasi di DPMPTSP Sintang.
Beberapa tindakan yang perlu menjadi perhatian antara lain pungutan liar (pungli), pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi, serta pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.
“Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami adanya pungutan liar, suap, gratifikasi, maupun tindakan petugas yang tidak sesuai aturan, silakan segera menyampaikan pengaduan melalui nomor yang sudah kami sediakan. Kami mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk penyimpangan,” ujar Ernawati.
Sebagai bentuk keterbukaan terhadap pengawasan publik, DPMPTSP Kabupaten Sintang telah menyediakan saluran khusus untuk menerima laporan, keluhan, maupun informasi terkait dugaan pelanggaran pelayanan.
Masyarakat dapat memanfaatkan nomor pengaduan 082254126005 untuk menyampaikan persoalan yang ditemukan selama proses pelayanan berlangsung. Keberadaan saluran tersebut diharapkan memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan pihak instansi sekaligus membantu mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Ernawati menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi atau melengkapi dokumen penilaian. Hal yang lebih penting adalah membentuk perubahan sikap dan budaya kerja seluruh pegawai agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.
Selain itu, transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai persyaratan dokumen, prosedur pengurusan, waktu penyelesaian, hingga besaran biaya resmi apabila memang terdapat ketentuan biaya.
Dengan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan dapat memahami setiap tahapan pelayanan dan terhindar dari kemungkinan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar aturan.
DPMPTSP Kabupaten Sintang juga terus mendorong seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga etika, serta memberikan pelayanan secara profesional tanpa membeda-bedakan masyarakat.
Melalui komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik yang bersih, mudah, transparan, dan dapat dipercaya.














