SINTANG – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menekankan pentingnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ia menegaskan, setiap aparatur di Kabupaten Sintang harus berfokus pada pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
“Dengan mengedepankan tata pemerintahan yang baik, kita berupaya memberikan layanan terbaik secara profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Indra Subekti. Ia menekankan bahwa prinsip good governance bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.
Indra menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mencakup beberapa hal penting, seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat secara signifikan.
Selain itu, Indra menekankan profesionalisme aparatur pemerintahan. Setiap pegawai negeri, perangkat desa, dan pejabat daerah harus menjalankan tugas sesuai prosedur dan etika kerja yang tinggi agar pelayanan publik berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Sintang ini menambahkan bahwa akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang sehat. Setiap keputusan, pengeluaran anggaran, maupun pelaksanaan program harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan mendapat manfaat langsung dari pelayanan pemerintah.
Indra menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sintang akan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip good governance di semua tingkatan pemerintahan. Ia berharap legislatif dan eksekutif dapat bersinergi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penerapan good governance, Indra optimistis kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sintang akan meningkat, kesejahteraan masyarakat lebih terjamin, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terus terjaga.
