Home / Lintas Kalimantan / Sintang / Kekurangan Guru Masih Terjadi di Sintang, Disdikbud Terkendala Aturan Perekrutan Honorer

Kekurangan Guru Masih Terjadi di Sintang, Disdikbud Terkendala Aturan Perekrutan Honorer

SINTANG, RKR.COM – Persoalan keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah sekolah diketahui masih membutuhkan tambahan guru untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Namun, upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tersebut harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanos Roni, mengakui bahwa kebutuhan tenaga pendidik di beberapa sekolah hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihaknya karena keberadaan guru memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah perekrutan tenaga honorer baru secara sembarangan. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan instansi pemerintahan.

Herkolanos menjelaskan bahwa setiap langkah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Memang saat ini Kabupaten Sintang masih menghadapi kebutuhan tenaga guru di sejumlah sekolah. Akan tetapi, dalam memenuhi kekurangan tersebut, kami harus tetap berpedoman pada aturan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan penataan tenaga non-ASN,” ungkap Herkolanos Roni.

Ia mengatakan, kebijakan penataan kepegawaian, termasuk proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penerapan skema PPPK paruh waktu, menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan terkait kebutuhan tenaga pendidik.

Oleh sebab itu, pengangkatan atau perekrutan tenaga honorer baru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan sekolah tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah daerah tentu harus memperhatikan kebutuhan guru di lapangan. Namun, untuk melakukan perekrutan tenaga honorer baru tidak bisa dilakukan secara bebas karena semuanya harus mengikuti regulasi dan kebijakan kepegawaian yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan. Di satu sisi, sekolah membutuhkan ketersediaan guru yang memadai agar proses pembelajaran berjalan optimal. Sementara itu, pemerintah juga harus memastikan seluruh kebijakan pengelolaan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan dilaksanakan sesuai aturan.

Untuk itu, pemetaan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah menjadi salah satu hal penting yang perlu terus diperhatikan. Data mengenai jumlah guru, kebutuhan mata pelajaran, serta kondisi masing-masing sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Selain itu, pemerataan tenaga pendidik juga perlu menjadi perhatian agar sekolah-sekolah di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan tidak mengalami keterbatasan pelayanan pendidikan.

Diharapkan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan pemerintah pusat, persoalan kekurangan guru dapat dicarikan jalan keluar sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik tetap dapat diperhatikan tanpa mengabaikan regulasi penataan kepegawaian, sehingga seluruh peserta didik di Kabupaten Sintang memperoleh kesempatan mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *