SINTANG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, mendampingi Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 serta laporan hasil pemeriksaan penggunaan dana bantuan partai politik Tahun 2025 di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Selasa, 30 Maret 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala daerah dan unsur pimpinan pemerintahan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hadir dalam agenda itu para Bupati dan Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Kesbangpol, Inspektur daerah, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Abdul Syufriadi mengatakan kehadiran Bupati Sintang dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keterlibatan langsung pimpinan daerah sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan berjalan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pendampingan Bupati dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Abdul Syufriadi.
Ia menjelaskan bahwa penyerahan laporan keuangan unaudited merupakan bagian penting dalam tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Dengan laporan yang disampaikan tepat waktu, proses audit dapat berjalan lebih optimal sehingga rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dapat segera diterapkan.
Selain itu, agenda tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam tata kelola keuangan serta pengelolaan dana bantuan partai politik.
Abdul menekankan bahwa integritas dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan menjadi faktor utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia berharap seluruh penggunaan anggaran daerah maupun dana bantuan partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat sehingga tercipta pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Kehadiran seluruh pejabat daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah se-Kalimantan Barat.
