SINTANG, RKR – Pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp388 miliar yang akan dialami Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2026 memicu perhatian serius dari DPRD.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya sekadar pengurangan anggaran, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan struktural dalam pengelolaan fiskal. Menurutnya, bergantung pada dana pusat tidak lagi bisa menjadi pola utama pembiayaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran ini akan langsung dirasakan pada berbagai sektor prioritas, terutama infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pembiayaan aparatur sipil negara. Dengan alokasi belanja pegawai yang sudah sangat besar setiap tahunnya, ruang fiskal daerah semakin sempit untuk memenuhi kebutuhan pembangunan strategis lainnya.
“Bahkan, untuk belanja pegawai saja dana tersisa sudah menipis. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah-langkah serius untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya, Sabtu (8/11).
Melihat situasi tersebut, ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan skala prioritas yang lebih terukur. Menurutnya, program pembangunan harus diarahkan hanya pada sektor yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan perlu menjadi fokus utama agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh keterbatasan anggaran.
“Jangan semua dikerjakan sekaligus. Pemerintah harus mampu memilah mana kebutuhan yang paling penting dan mana yang bisa ditunda. Kami harap setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Ia mendorong sinergi lintas OPD untuk menggali potensi-potensi baru tanpa menambah beban masyarakat. Sektor pariwisata, jasa layanan publik, optimalisasi aset daerah, hingga komoditas hasil bumi dinilai masih memiliki peluang yang bisa dimaksimalkan.
“Kita dorong inovasi pendapatan berbasis potensi lokal. Sintang punya banyak peluang, tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dengan serius dan profesional,” tambahnya.
Ia berharap kondisi pemangkasan anggaran ini justru menjadi momentum bagi Sintang untuk melakukan transformasi dalam tata kelola pembangunan dan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang lebih matang, transparan, dan berkelanjutan, Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, yakin Sintang dapat keluar dari ketergantungan berlebihan pada dana pusat.
“Kita ingin kondisi ini menjadi pelajaran berharga. Ke depan, Sintang harus lebih tangguh dan mandiri. Ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi secara bertahap sambil memperkuat potensi ekonomi lokal,” pungkasnya.
