SINTANG – Kondisi Jalan Poros Kabupaten yang menjadi jalur utama penghubung antara Kota Sintang dan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia kembali menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, menyuarakan keprihatinannya terhadap kerusakan parah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun pada ruas jalan strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa akses yang menghubungkan sedikitnya lima kecamatan ini merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat di kawasan perbatasan.
Lusi menjelaskan bahwa warga di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Sepauk, dan Tempunak sangat menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada jalur tersebut. Jalan poros itu menjadi satu-satunya akses utama untuk membawa hasil pertanian, memperoleh layanan kesehatan, mengantar anak sekolah, hingga memenuhi kebutuhan logistik sehari-hari. Namun, kondisi ruas jalan yang penuh lubang besar, badan jalan ambles, serta titik-titik rawan putus kembali menyulitkan mobilitas warga, terutama ketika musim hujan tiba.
“Kerusakan jalan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah ada penanganan yang benar-benar tuntas. Masyarakat di perbatasan seakan dibiarkan terisolasi karena akses utama mereka tidak diperbaiki dengan serius. Padahal jalur ini menopang kehidupan lima kecamatan,” tegas Lusi, Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan bahwa dampak dari kerusakan jalan tersebut tidak hanya sebatas ketidaknyamanan pengguna, tetapi juga mengancam keselamatan dan menambah waktu tempuh warga. Banyak masyarakat terpaksa memutar jauh melalui rute alternatif yang juga tidak lebih baik. Selain itu, buruknya kondisi jalan membuat biaya transportasi melonjak, sehingga harga barang kebutuhan pokok ikut meningkat di daerah pedalaman dan perbatasan.
“Kalau jalan semakin rusak, biaya angkut pasti naik. Dan ketika ongkos naik, harga barang pun ikut terdorong naik. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus menanggung beban paling besar,” tuturnya.
Lusi meminta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menempatkan perbaikan Jalan Poros Sintang–perbatasan sebagai agenda prioritas. Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan wajah negara dan harus mendapatkan perhatian pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya. Ia menilai perbaikan akses ini merupakan langkah mendesak untuk meningkatkan pelayanan publik dan menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus menyuarakan persoalan ini agar ditindaklanjuti. Tidak boleh lagi ada janji tanpa realisasi. Warga perbatasan berhak memiliki akses transportasi yang layak,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi lintas instansi dalam menyiapkan anggaran dan merumuskan langkah perbaikan yang komprehensif. Menurutnya, penanganan jalan tidak bisa lagi sebatas tambal sulam, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnya bertahan lama dan sesuai kebutuhan.
Dengan perbaikan yang tepat dan terencana, Lusi yakin Jalan Poros Sintang–perbatasan akan mampu mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat, serta memperkuat peran strategis Sintang sebagai salah satu pintu gerbang kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
