RADARKAPUASRAYA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa meminta pemerintah membenahi data bantuan sosial.
Pasalnya saat ini implementasi di lapangan masih banyak yang tumpang tindih sehingga perlu perbaikan dan pembenahan.
“Saat ini masih banyak data yang tumpang Tindih sehingga memang perlu pembenahan dan evaluasi, karena kita juga masih menemukan masyarakat yang tergolong mampu tapi masih menerima bantuan,” kata Santosa.
Kondisi ini juga, kata dia diperparah dengan banyaknya masyarakat yang tergolong tidak mampu, tapi tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Tentu kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi dinas agar Bansos ini Tersalurkan berhak kepada yang menerima, karena selama ini orang yang mampu, ada juga mendapat, sedangkan yang kita lihat miskin tidak dapat,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta kepada dinas terkait terutama dinas sosial untuk mendata kembali masyarakat di Kabupaten Sintang yang berhak dan butuh bantuan sosial dari pemerintah..
“Ini penting, karena kita tidak ingin masyarakat yang tidak mampu itu, yang tergolong miskin mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan sosial, maka data yang tumpang Tindih ini harus segera menjadi bahan evaluasi,” kata Santosa.
Kemudian, ia juga menyoroti banyaknya masyarakat di Bumi Senentang yang mengambil bantuan dengan cara diwakilkan oleh sekelompok orang.
“Sebenarnya sah sah saja ketika ada surat kuasa dari yang bersangkutan, tapi yang namanya duit ini kan sangat sensitif sekali, maka kalau bisa yang bersangkutan lah untuk bisa mengambil atau ada solusi lain dari dinas terkait,” pungkasnya.
