SINTANG – Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (PRP) Kabupaten Sintang, Supomo, menegaskan pentingnya pelaksanaan Konsultasi Publik dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, kegiatan ini merupakan pondasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Konsultasi Publik ke-2 untuk penyusunan RTRW Kabupaten Sintang, yang digelar di Pendopo Bupati pada Kamis, 12 Juni 2025.
Supomo menyebut, konsultasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi tahapan esensial yang harus dilalui untuk menyempurnakan rancangan tata ruang daerah.
“Forum ini memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai ruang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kabupaten Sintang ke depan. Tata ruang yang kita rancang harus ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan ruang, dan mampu mengakomodasi kebutuhan lintas sektor,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar RTRW yang disusun benar-benar mencerminkan realitas dan potensi yang ada di lapangan.
“Masukan dari masyarakat, dunia usaha, serta instansi teknis sangat berharga agar rencana ini tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga realistis dan mampu menjawab persoalan yang ada,” ujarnya.
Supomo memaparkan bahwa setelah penyusunan di tingkat kabupaten, dokumen RTRW akan diajukan ke provinsi untuk dievaluasi, lalu diteruskan ke pemerintah pusat untuk ditelaah oleh tim lintas kementerian yang terdiri dari lebih dari 20 institusi nasional.
“Penyusunan RTRW merupakan proses panjang yang membutuhkan sinergi lintas sektor, pemikiran matang, serta dukungan pembiayaan agar hasilnya optimal,” tambahnya.
Ia berharap seluruh elemen, baik dari kalangan pemerintah, swasta, hingga masyarakat, ikut terlibat secara aktif dalam rangkaian proses ini. Dengan begitu, RTRW Sintang akan menjadi dokumen perencanaan yang kuat, relevan, dan benar-benar bisa menjadi pedoman pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.
(Rilis Kominfo)
