SINTANG, RKR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik yang terus berulang di wilayah pedalaman, khususnya di Desa Inggar, Kecamatan Kayan Hilir. Menurutnya, ketiadaan penjelasan resmi dari pihak PLN telah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat yang merasa kurang mendapatkan pelayanan yang layak.
Pemadaman listrik yang berlangsung dalam durasi lama dan terjadi utan pemberitahuan membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemadaman tersebut terjadi hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari, namun tanpa kejelasan informasi mengenai penyebab dan estimasi waktu perbaikan. menurutnya, Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan.
“PLN harus memberikan penjelasan terbuka ketika pemadaman terjadi. Jangan hanya diam,” tegasnya, Kamis (20/11).
Ia menilai bahwa transparansi informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Ketika pemadaman terjadi, warga berhak mengetahui alasan yang jelas, apakah gangguan bersifat teknis, kerusakan jaringan, kekurangan daya, atau karena faktor cuaca ekstrem. Ketidakjelasan informasi membuat masyarakat terpaksa mencari jawaban berdasarkan rumor, yang berpotensi memicu konflik dan kesalahpahaman.
“Jika PLN tidak memberikan penjelasan, masyarakat akan berspekulasi dan kehilangan kepercayaan. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas pelayanan publik,” tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menjelaskan, listrik telah menjadi kebutuhan fundamental karena hampir seluruh aktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha kecil bergantung pada pasokan energi yang stabil. Banyak pelaku usaha mikro seperti penggilingan padi, tukang las, jasa kuliner, hingga pedagang es merasa terpuruk karena produksi terhenti. Bahkan layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan ikut terdampak.
Menurutnya, PLN seharusnya mampu mengelola komunikasi krisis dengan baik. Pemberitahuan resmi melalui media sosial, papan pengumuman di kantor desa, atau penyampaian langsung melalui perangkat desa merupakan langkah minimal yang harus dilakukan agar masyarakat tidak merasa diabaikan.
“Ketika ada gangguan, informasikan penyebab dan estimasi normalisasi. Transparansi itu membuat masyarakat lebih tenang dan terasa dihargai,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait ikut memfasilitasi koordinasi dengan PLN untuk memastikan pelayanan energi di pedalaman berjalan lebih profesional dan responsif.
“Kami berharap PLN tidak hanya bertindak setelah ada protes. Lakukan pembenahan, audit jaringan, dan tingkatkan keterbukaan dalam setiap gangguan layanan,” pungkas Politisi dari Partai Gerindra tersebut.
