SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh para kepala desa di wilayahnya. Ia mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama di tengah penyesuaian anggaran yang terjadi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Jimi, pengelolaan ADD harus selalu mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini penting agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Penggunaan ADD harus direncanakan dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan yang bisa menimbulkan masalah hukum,” ujar Jimi, Jumat (3/4/2026).
Ia menekankan pentingnya administrasi yang tertib, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kunci agar pengelolaan dana desa lebih profesional.
Jimi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi penggunaan ADD. Partisipasi warga diyakini mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih dan efektif. Dengan begitu, ADD bisa benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dengan penerapan pengelolaan yang hati-hati dan profesional, Jimi berharap Alokasi Dana Desa mampu mendukung pembangunan desa secara optimal, meskipun kondisi anggaran sedang mengalami penyesuaian. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci sukses pengelolaan dana yang efektif.
