SINTANG — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh, menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sintang pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sintang tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan penguatan keuangan daerah.
Rapat kerja tersebut diikuti berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya guna memberikan masukan terhadap penyempurnaan regulasi yang sedang dibahas DPRD Kabupaten Sintang. Pembahasan difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran Harysinto Linoh dinilai penting karena BPKAD memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan dan aset milik pemerintah daerah. Dalam forum itu, ia menyampaikan pandangan terkait pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dengan substansi Raperda yang sedang dibahas.
Menurutnya, regulasi yang tepat akan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola belanja daerah secara lebih efisien. Ia menilai penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Penguatan regulasi sangat krusial agar pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan mendukung program pembangunan berkelanjutan,” ujar Harysinto.
Selain menyoroti pengelolaan keuangan, Harysinto juga mendorong adanya inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah. Ia menilai masih terdapat sejumlah sektor yang dapat dimaksimalkan, terutama dari pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Menurutnya, dengan dukungan regulasi yang jelas dan sistem pengelolaan yang baik, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Pendapatan daerah yang meningkat nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Diskusi dalam rapat berlangsung cukup intens karena masing-masing OPD menyampaikan masukan sesuai bidang tugasnya. DPRD Kabupaten Sintang berharap hasil pembahasan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
Melalui rapat kerja ini, pemerintah daerah dan legislatif berupaya memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan.
